Amazon Top MP3s of The Week

Selasa, 14 Juli 2009

Pendeklarasi Negara Kepulauan

Ir H Djuanda Kartawidjaja (1911-1963)
Pendeklarasi Negara Kepulauan


Perdana Menteri Ir H Djuanda Kartawidjaja, pada 13 Desember 1957 mendeklarasikan
bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Pria kelahiran
Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911, itu dengan kepemimpinan yang berani
dan visioner mendeklarasikan bahwa semua pulau dan laut Nusantara adalah satu
kesatuan yang tidak terpisahkan (wawasan nusantara). Maka sangat bijak ketika
hari Deklarasi Djuanda itu kemudian melalui Keppres No.126/2001 dikukuhkan
sebagai Hari Nusantara.

Ir H Djuanda Kartawidjaja, lulusan Technische Hogeschool (Sekolah Tinggi Teknik)
– sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB), yang beberapa kali menjabat menteri
di antaranya Menteri Perhubungan, Pengairan, Kemakmuran, Keuangan dan
Pertahanan, itu sebelumnya sangat risau melihat pengakuan masyarakat
internasional kala itu yang hanya mengakui bahwa batas laut teritorial selebar 3
mil laut terhitung dari garis pantai terendah. Itu artinya pulau-pula Nusantara
dalam wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus
1945, adalah pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh perairan (lautan)
internasional (bebas).

Negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan Australia, sangat
berkepentingan mempertahankan kondisi pulau-pulau Indonesia yang terpisah-pisah
itu. Tetapi PM Djuanda dengan berani mendobrak kepentingan negara-negara maju
itu.

Dengan berani dia mengumumkan kepada dunia (Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957)
bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau
yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau
lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik
Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau
perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Djuanda, dengan berani mengumumkan kepada dunia, bahwa wilayah laut Indonesia
tidaklah sebatas yang diatur dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie
(ordonansi tentang laut teritorial dan lingkungan maritim) 1939, tetapi wilayah
laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, diantara, dan di dalam Kepulauan
Indonesia.

Deklarasi tiu juga menyatakan penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari
garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik
Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang.

Deklarasi itu ditentang oleh Amerika Serikat dan Australia. Namun, Djuanda dan
para penerus dalam pemerintahan berikutnya, di antaranya Prof Dr Mochtar
Kusumaatmadja dan Prof Dr Hasyim Djalal, dengan gigih berjuang melalui diplomasi
sehingga konsepsi negara nusantara tersebut diterima dan ditetapkan dalam
Konvensi Hukum Laut PBB, United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS)
1982.

Dengan demikian, Indonesia menjadi negara kepulauan dan maritim terbesar di
dunia. Memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 yang merupakan tiga per empat
dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut itu terdapat sekitar
17.500 lebih dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan
garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Deklarasi Djuanda secara geo-politik memiliki arti yang sangat strategis bagi
kesatuan, persatuan, pertahanan dan kedaulatan serta kemajuan Indonesia.
Deklarasi Djoeanda dapat disebut merupakan pilar utama ketiga dari bangunan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga pilar utama tersebut adalah: (1) Sumpah
Pemuda 28 Oktober 1928 yang merupakan pernyataan Kesatuan Kejiwaan Indonesia;
(2) Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan NKRI; Delarasi
Djuanda 13 Desember 1957 sebagai pernyataan Kesatuan Kewilayahan Indonesia
(darat, laut dan udara).

Secara geo-ekonomi Deklarasi Djuanda juga strategis bagi kejayaan dan kemakmuran
Indonesia. Sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia, Indonesia
memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan beraneka-ragam, baik berupa
sumberdaya alam terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove,
rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), sumberdaya alam yang tak
terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, emas, perak, timah, bijih besi,
bauksit, dan mineral lainnya), juga energi kelautan seperti pasang-surut,
gelombang, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa
lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut.

Abdi Negara
Ir Djuanda seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Dia seorang pegawai negeri
yang patut diteladani. Meniti karir dalam berbagai jabatan pengabdian kepada
negara dan bangsa. Semenjak lulus dari Technische Hogeschool (1933) dia memilih
mengabdi di tengah masyarakat. Dia memilih mengajar di SMA Muhammadiyah di
Jakarta dengan gaji seadanya. Padahal, kala itu dia ditawari menjadi asisten
dosen di Technische Hogeschool dengan gaji lebih besar.

Setelah empat tahun mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta, pada 1937, Djuanda
mengabdi dalam dinas pemerintah di Jawaatan Irigasi Jawa Barat. Selain itu, dia
juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, tepatnya pada 28 September 1945, Djuanda
memimpin para pemuda mengambil-alih Jawatan Kereta Api dari Jepang. Disusul
pengambil-alihan Jawatan Pertambangan, Kotapraja, Keresidenan dan obyek-obyek
militer di Gudang Utara Bandung.

Kemudian pemerintah RI mengangkat Djuanda sebagai Kepala Jawatan Kereta Api
untuk wilayah Jawa dan Madura. Setelah itu, dia diangkat menjabat Menteri
Perhubungan. Dia pun pernah menjabat Menteri Pengairan, Kemakmuran, Keuangan dan
Pertahanan. Beberapa kali dia memimpin perundingan dengan Belanda. Di antaranya
dalam Perundingan KMB, dia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan
Delegasi Indonesia. Dalam Perundingan KMB ini, Belanda mengakui kedaulatan
pemerintahan RI.

Djuanda sempat ditangkap tentara Belanda saat Agresi Militer II tanggal 19
Desember 1948. Dia dibujuk agar bersedia ikut dalam pemerintahan Negara
Pasundan. Tetapi dia menolak.

Dia seorang abdi negara dan masyarakat yang bekerja melampaui batas panggilan
tugasnya. Mampu menghadapi tantangan dan mencari solusi terbaik demi kepentingan
bangsa dan negaranya. Karya pengabdiannya yang paling strategis adalah Deklarasi
Djuanda 13 Desember 1957.

Dia seorang pemimpin yang luwes. Dalam beberapa hal dia kadangkala berbeda
pendapat dengan Presiden Soekarno dan tokoh-tokoh politik lainnya. Djuanda
meninggal dunia di Jakarta 7 November 1963 dan dimakamkan di TMP Kalibata,
Jakarta. ► ti/mlp

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar